Jakarta – Gelombang inflasi global yang tak kunjung mereda terus menjadi momok bagi perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Bank Indonesia (BI) di bawah kepemimpinan Gubernur Perry Warjiyo, telah mengambil langkah-langkah agresif untuk menekan laju kenaikan harga, terutama melalui kebijakan moneter ketat. Pertaruhan besar sedang dimainkan: antara menjaga stabilitas harga di satu sisi, dan memastikan pertumbuhan ekonomi tetap resilien di sisi lain. Keputusan BI menaikkan suku bunga acuan berkali-kali menjadi sorotan utama, memicu perdebatan sengit mengenai efektivitas dan dampaknya terhadap sektor riil serta investasi.
Inflasi, yang secara sederhana diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus, memiliki kekuatan merusak daya beli masyarakat dan mengikis nilai investasi. Di Indonesia, setelah sempat berada pada level yang relatif terkendali, inflasi kembali menunjukkan taringnya, didorong oleh faktor eksternal seperti kenaikan harga komoditas energi dan pangan global, serta faktor domestik seperti penyesuaian harga bahan bakar subsidi dan permintaan yang menguat pascapandemi. Keadaan ini menuntut respons cepat dan terukur dari otoritas moneter untuk mencegah inflasi menjadi liar dan merusak fundamental ekonomi.
Mengungkap Akar Masalah Inflasi Indonesia
Laju inflasi di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari dinamika global. Konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, dan kenaikan harga energi telah memicu lonjakan inflasi di banyak negara. Bagi Indonesia, dampak ini terasa melalui kenaikan harga komoditas impor dan tekanan pada nilai tukar Rupiah. Selain itu, pemulihan ekonomi pascapandemi juga memicu peningkatan permintaan, yang jika tidak diimbangi dengan pasokan yang memadai, dapat mendorong inflasi dari sisi permintaan.
“Kenaikan suku bunga acuan adalah langkah preemtif yang diperlukan untuk menahan laju inflasi inti dan mengamankan stabilitas nilai tukar Rupiah dari tekanan global. Ini adalah kebijakan yang tidak populer namun krusial untuk menjaga kredibilitas dan stabilitas ekonomi jangka panjang,” ujar Perry Warjiyo, Gubernur Bank Indonesia, sebagaimana dilansir Kompas.com. Pernyataan ini menegaskan komitmen BI dalam memerangi inflasi, meskipun harus menempuh jalan yang penuh tantangan.
Senjata Pamungkas Bank Indonesia: Suku Bunga dan Mekanismenya
Dalam menjalankan mandatnya menjaga stabilitas harga, Bank Indonesia memiliki serangkaian instrumen kebijakan moneter. Dari berbagai alat yang ada, suku bunga acuan atau BI7DRR (BI 7-Day Reverse Repo Rate) menjadi senjata utama yang paling sering digunakan. Mekanisme kerjanya cukup sederhana: ketika BI menaikkan suku bunga acuan, biaya pinjaman di perbankan juga akan ikut naik. Hal ini diharapkan akan mengurangi minat masyarakat dan korporasi untuk berutang, sehingga mengurangi jumlah uang beredar di perekonomian dan pada akhirnya meredam permintaan, yang berujung pada penurunan inflasi.
Selain suku bunga acuan, BI juga memiliki beberapa instrumen lain:
- Intervensi Pasar Valuta Asing: Untuk menstabilkan nilai tukar Rupiah yang sering menjadi saluran inflasi impor.
- Giro Wajib Minimum (GWM): Mengatur porsi dana perbankan yang harus disimpan di BI, memengaruhi likuiditas di pasar.
- Operasi Pasar Terbuka: Membeli atau menjual surat berharga pemerintah untuk mengontrol likuiditas.
Senaraian, perlu diingat bahwa kebijakan moneter ini bekerja dengan jeda waktu dan tidak instan. Dampaknya baru akan terasa beberapa bulan setelah kebijakan diterapkan. Oleh karena itu, BI harus memiliki pandangan ke depan dan mengambil keputusan berdasarkan proyeksi ekonomi yang akurat.
Dampak Kebijakan Moneter Terhadap Sektor Riil dan Investor
Meski kenaikan suku bunga bertujuan mulia, ia datang dengan konsekuensi. Bagi sektor riil, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), kenaikan biaya pinjaman dapat menjadi beban. Akses terhadap modal yang lebih mahal bisa menghambat ekspansi bisnis, penciptaan lapangan kerja, dan bahkan kelangsungan usaha. Konsumen juga merasakan dampaknya melalui kenaikan cicilan kredit (misalnya KPR atau KKB) dan terbatasnya kemampuan berbelanja.
“Meskipun kenaikan suku bunga dapat mengerem inflasi, namun ada risiko terhadap pertumbuhan ekonomi dan sektor riil, terutama bagi UMKM yang sangat bergantung pada akses kredit murah. Kebijakan ini harus dibarengi dengan kebijakan fiskal yang suportif untuk menjaga momentum pertumbuhan,” kata Dr. Faisal Basri, Ekonom Senior, dalam analisisnya. Peringatan ini menyoroti perlunya koordinasi kebijakan antara moneter dan fiskal agar dampak negatif bisa diminimalisir.
Bagi investor, kenaikan suku bunga bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, obligasi pemerintah atau deposito bank menjadi lebih menarik karena imbal hasil yang lebih tinggi. Di sisi lain, pasar saham mungkin mengalami tekanan karena ekspektasi keuntungan perusahaan bisa tergerus oleh biaya pinjaman yang lebih mahal. Investor cenderung mengalihkan dananya dari aset berisiko tinggi seperti saham ke aset yang lebih aman seperti obligasi ketika suku bunga naik.
Tantangan Global dan Prospek Ekonomi ke Depan
Bank Indonesia tidak sendirian dalam perjuangannya. Bank sentral di seluruh dunia menghadapi dilema serupa antara stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi. Federal Reserve AS, European Central Bank, dan bank sentral lainnya juga agresif menaikkan suku bunga untuk memerangi inflasi yang tinggi. Kebijakan moneter global yang ketat ini menciptakan tekanan eksternal tambahan bagi Indonesia, terutama melalui pengetatan likuiditas global dan penguatan mata uang Dolar AS.
“Bank sentral di seluruh dunia menghadapi dilema serupa antara stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi, dengan Federal Reserve AS juga agresif menaikkan suku bunga untuk memerangi inflasi yang tinggi, yang berpotensi memicu resesi global,” demikian laporan dari Reuters, menggarisbawahi kompleksitas situasi saat ini.
Ke depan, prospek inflasi di Indonesia akan sangat bergantung pada kombinasi faktor domestik dan global. Stabilitas harga pangan dan energi, efektivitas kebijakan moneter BI, serta pergerakan ekonomi global akan menjadi penentu utama. Koordinasi kebijakan antara Bank Indonesia dengan pemerintah, terutama dalam mengelola pasokan dan menjaga stabilitas harga komoditas esensial, akan menjadi kunci untuk mencapai stabilitas ekonomi yang berkesinambungan.
Meskipun tantangan yang dihadapi tidak ringan, fundamental ekonomi Indonesia yang kuat, didukung oleh pasar domestik yang besar dan cadangan devisa yang memadai, memberikan harapan bahwa perekonomian dapat melewati periode ketidakpastian ini dengan relatif baik. Namun, kewaspadaan dan kebijakan yang adaptif tetap menjadi prioritas utama bagi Bank Indonesia dan seluruh pemangku kepentingan ekonomi.